Dandim 0719/Jepara Hadiri Rakor Terkait Pengelolaan Aset Negara

JEPARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Rabu (14/9/2022). Hal ini sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pencegahan korupsi terkait pengelolaan aset negara, Kamis, (8/9/2022) lalu. 

 

Baca juga: Anggota Koramil 03/Batealit Dampingi Forkopincam Monitoring Harga Sembako Pasca Kenaikan Harga BBM

Bertempat di Ruang Vidcon Sekretariat Daerah Jepara, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf. Mokhamad Husnur Rofiq, S.I.P., Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Jepara Kompol Berry, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Muhammad Ichwan, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sudjatmiko, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

 

Baca juga: TMMD Sengkuyung Tahap II Resmi di Tutup, Dandim 0719/Jepara: Bakti TNI Dalam Dedikasi Terbaik Membangun NKRI

Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Jepara, Edy Supriyanta memohon bantuan KPK agar didampingi terkait sengketa kepimilikan lahan di beberapa fasilitas umum. Utamnya akses jalan baru menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati. Pasalnya pada akses tersebut telah didirikan bangunan tanpa izin yang menjadi sengketa.

 

Baca juga: GBB KT Dukung dan Sukseskan UCI MTB Word CUP 2022 di Palangka Raya

“Kita sudah berikan surat teguran kedua kepada yang bersangkutan dan mendirikan pos keamanan disekitar area tersebut, ” ucap Edy.

 

Baca juga: Antusias Penonton Indonesia Bertutur di Hari Ketiga Magelang

Hal itu dilakukan bersama Satpol PP,  TNI dan Polri agar menjaga kondusivitas dan permasalahan sengketa tidak meluas sehingga pembangunan akses jalan tidak terhambat. Sengketa lahan tersebut juga telah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dengan sebagai tergugat dan telah masuk ke proses penyelidikan. Permasalahan terjadi karena pihak penggugat merasa memiliki hak tanah berdasarkan kepemilikan akta jual beli dan sertipikat HM.454.

 

Baca juga: Terkoneksi Melalui Zoom Meeting, Kanwil Jateng Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI

Sementara itu, Sekda Jepara Edy Sudjatmiko menyampaikan bahwa lahan tersebut dihibahkan oleh PLTU Tanjung Jati melalui sertipikat hak pakai sejak tahun 2015 berupa sungai dan jalan. Jalan tersebut awalnya berupa tanah dan akan dibangun oleh PLTU sebagai akses keluar masuk juga bisa digunakan oleh jalan umum warga.

 

“Dari dulu tidak ada masalah dan gugatan, namun ketika ini beroperasi mulai muncul gugatan seperti ini, ” ujarnya.

 

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Bahtiar Ujang Purnama berkomitmen akan mendampingi dan membantu proses hukum semaksimal mungkin. Ia juga menyarankan agar Pemkab Jepara melakukan diskusi bersama pihak penggugat untuk mencari solusi bersama.

Baca juga: Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas Amankan Jalan Sehat, Rangkaian Kegiatan Sedakah Bumi

 

“Coba undang penggugat untuk berdiskusi, bisa di Provinsi saja. Nanti kami akan hadir mendampingi”, ujarnya.

 

Redaktur        :Jatmiko/Pendim.